Ketua PWI Jatim Minta Polisi Ringkus Preman Berkedok Wartawan di Bojonegoro

KABUPATEN BOJONEGORO (Beritakeadilan.com, Jawa Timur)–Integritas profesi jurnalistik di wilayah Jawa Timur kembali diuji oleh aksi oknum tak bertanggung jawab. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Lutfil Hakim, secara terang-terangan mengutuk keras praktik pencatutan nama organisasi PWI yang digunakan untuk memeras sejumlah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro hingga Tuban.

Langkah ini diambil menyusul laporan resmi yang dilayangkan PWI Kabupaten Bojonegoro ke Polres setempat pada Rabu (17/12/2025). Maraknya oknum yang membawa atribut media untuk menekan aparat desa dinilai sudah melampaui batas dan masuk ke dalam ranah kriminal.

Sosok yang akrab disapa Cak Item ini menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi siapa pun yang mencoreng marwah profesi wartawan demi keuntungan pribadi. Ia meminta aparat penegak hukum bertindak cepat tanpa kompromi.

“Tangkap saja, merusak marwah profesi wartawan. Itu preman berkedok media, ringkus saja Pak Polisi, sudah sangat meresahkan,” tegas Lutfil Hakim dengan nada tinggi, Kamis (18/12/2025).

Cak Item menambahkan bahwa kerja jurnalistik didasarkan pada Kode Etik, sementara aksi yang terjadi di lapangan murni merupakan tindakan premanisme yang memanfaatkan atribut pers sebagai tameng untuk melakukan pungutan liar.

Selain mendesak kepolisian, PWI Jatim juga memberikan edukasi kepada instansi pemerintahan dan swasta agar tidak menjadi "sapi perah" oknum nakal. Klarifikasi identitas menjadi kunci utama untuk memutus rantai pemerasan ini.

“Tanyakan saja identitas lengkapnya. Cek medianya atau orangnya, sudah terdaftar di Dewan Pers atau belum,” imbau Cak Item.

Laporan ke kepolisian ini menjadi bukti nyata bahwa PWI berkomitmen penuh melindungi profesi wartawan yang sah. Langkah hukum diambil bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi.

Sebelumnya, banyak Kepala Desa di Bojonegoro mengeluhkan tekanan dari oknum-oknum yang meminta sejumlah uang dengan berbagai dalih sambil mengatasnamakan organisasi pers. Dengan adanya laporan resmi ini, diharapkan iklim kerja di pemerintahan desa kembali kondusif dan terbebas dari intimidasi oknum wartawan gadungan.

 (**)