Kejari Surabaya Borong Prestasi Nasional dan PNBP 304 Persen

SURABAYA (Beritakeadilan.com, Jawa Timur)-Menutup kalender kerja tahun 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menorehkan catatan emas dengan melampaui berbagai target strategis. Di bawah kepemimpinan Ajie Prasetya, S.H., M.H., institusi korps adhyaksa ini tidak hanya sekadar menegakkan hukum, tetapi juga berhasil mengamankan aset negara dengan nilai yang fantastis.

Salah satu pencapaian yang paling mencolok adalah lonjakan tajam pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kejari Surabaya mencatatkan realisasi sebesar Rp 10.017.226.435, atau mencapai 304,94 persen dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp 3,2 miliar.

Foto: Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Ajie Prasetya memaparkan capaian kinerja Kejari Surabaya Tahun 2025

"Capaian ini naik signifikan sebesar 21,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sumbernya beragam, mulai dari denda tilang, ongkos perkara, hingga hasil sitaan perkara korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)," ungkap Kajari Surabaya, Ajie Prasetya.

Tak hanya urusan angka, Kejari Surabaya membuktikan diri sebagai pelopor penegakan hukum yang humanis. Bidang Pidana Umum berhasil menyabet Peringkat 1 Kejaksaan Negeri Tipe A se-Jawa Timur dalam penyelesaian perkara melalui Restorative Justice (RJ).

Sepanjang 2025, sebanyak 56 perkara mulai dari pencurian bermotif ekonomi hingga KDRT diselesaikan tanpa meja hijau. Pendekatan ini mengedepankan pemulihan keadaan semula dan kedamaian di masyarakat, menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu harus berujung di jeruji besi.

Ketajaman "taring" Kejari Surabaya juga terlihat di sektor Pidana Khusus dan Perdata & Tata Usaha Negara (Datun):

1. Bidang Pidsus: Menyelamatkan kerugian negara senilai Rp 21,9 miliar dari berbagai kasus korupsi aset dan dana publik.
2. Bidang Datun: Mencatatkan nilai pemulihan dan penyelamatan aset negara yang luar biasa, yakni lebih dari Rp 1,52 triliun. Prestasi ini menempatkan Bidang Datun sebagai yang terbaik (Peringkat 1) di Jawa Timur.

"Kami mengedepankan profesionalitas dan transparansi. Selain penindakan, fungsi intelijen kami juga aktif menjaga kondusivitas kota dari aliran kepercayaan yang menyimpang hingga pengawasan media sosial," tambah Ajie.

Di tingkat nasional, Kejari Surabaya juga diakui oleh Mahkamah Agung sebagai instansi eksternal peringkat II dalam implementasi sistem E-Berpadu. Rentetan penghargaan ini menegaskan posisi Surabaya sebagai barometer penegakan hukum yang akuntabel dan modern di Indonesia.

Dengan menutup tahun melalui prestasi yang melampaui ekspektasi, Kejari Surabaya memberikan sinyal kuat bahwa supremasi hukum dan perlindungan aset negara tetap menjadi prioritas utama di tahun mendatang. (**)