Eks Bhayangkari YZ dituntut 3 tahun penjara terkait arisan bodong di Blitar dengan kerugian Rp536 juta. Pengacara minta bebas karena klaim kasus wanprestasi, defisit karena aksi rush money dan itikad baik klien menutup kerugian.
Tag :blitar
Polres Blitar Perkuat PAMAPTA: Patroli Cepat Dipantau Live dengan Body Cam !
Polres Blitar tingkatkan kemampuan unit respon cepat PAMAPTA Call Center 110. Dilengkapi Body Worn Camera dan GPS, seluruh pergerakan patroli dipantau real-time untuk menjamin akuntabilitas, kecepatan, dan profesionalisme pelayanan 24 jam.
Dugaan Korupsi PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar, Diputus Bebas dari Dakwaan Primair
KABUPATEN BLITAR (Beritakeadilan.com, Jawa Timur)-Perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret mantan Direktur PDAM Tirta Penataran Kabupaten
Tiga Pejabat dan Kontraktor Blitar Dituntut dalam Kasus Korupsi Proyek DAM Kali Bentak
Jaksa tuntut tiga terdakwa kasus korupsi DAM Kali Bentak Blitar dengan hukuman penjara dan uang pengganti miliaran rupiah.
BRI Blitar Klarifikasi Isu Somasi, Tegaskan Masalah Hanya Miskomunikasi
BRI Blitar klarifikasi isu somasi dan pastikan masalah dengan nasabah hanya miskomunikasi setelah dialog terbuka.
Pengacara Surabaya Kecam Oknum Kepala Unit BRI Diduga Intimidasi Debitur
Pengacara Dodik Firmansyah kecam oknum Kepala Unit BRI Kunir yang diduga mengintimidasi debitur agar tak gunakan jasa hukum dalam urusan kredit.
Viral Dugaan Salah Tangkap, Kapolres Blitar Tegaskan Pemeriksaan Empat Oknum Penyidik Secara Transparan
Kapolres Blitar periksa empat penyidik buntut viral dugaan salah tangkap Feriadi. Polres janji transparan dan tindak tegas jika ada pelanggaran.
KSU Mira Manunggal Jaya Somasi Debitur Gagal Bayar Lewat LBH Cakram Blitar
KSU Mira Manunggal Jaya somasi debitur macet lewat LBH Cakram Blitar. Debitur diberi waktu 15 hari sebelum gugatan dan penyitaan aset dilakukan.
Bongkar Manipulasi Harga AJB di Blitar: Ahli Ungkap Potensi Korupsi dalam Jual Beli Tanah
Sidang sengketa tanah di PN Blitar ungkap dugaan manipulasi harga AJB dari Rp 350 juta menjadi Rp90 juta. Ahli hukum: berpotensi pidana korupsi dan cacat hukum.