Ketua Komisi l DPRD Sumsel Antoni Yuzar Mengingatkan Jangan Sampai Gara - Gara Pelantikan Wabup Muara Enim Menjadi Konflik Berkepanjangan

BEDIL (Palembang) - Kisruh dan aksi unjuk rasa yang terjadi akibat belum dilantiknya Wakil Bupati Muara Enim terpilih Ahmad Usmarwi Kaffa oleh Pemerintah Sumatera selatan, mengundang beragam reaksi tidak hanya kalangan masyarakat, tetapi juga dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumatera selatan dalam hal ini Komisi l.

Sikap tegas agar Gubernur Sumatera selatan Herman Deru tidak kembali menunda pelantikan Wakil Bupati Muara Enim terpilih Ahmad Usmarwi Kaffa, disampaikan secara langsung oleh Antoni Yuzar sebagai Ketua Komisi l DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (12/01/2023).

" Terkait permasalahan pelantikan Wakil Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffa seharusnya tidak menjadi permasalahan lagi, karena dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri semua itu sudah sangat jelas", kata Antoni

Antoni Yuzar yang dikenal sebagai salah satu Pakar Hukum Sumatera selatan, menjelaskan bahwa penundaan pelantikan Wagub Muara Enim tidak perlu terjadi, jika alasannya menunggu proses Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) selesai itu sangatlah tidak tepat.

" Jika alasan penundaan Wagub Muara Enim terpilih dikarenakan masih ada proses di PTUN itu sangatlah tidak tepat, karena pelantikan itu bisa terjadi meski proses di PTUN masih berjalan, dan itu tidak melanggar perundangan yang ada"* ungkapnya

Dalam kesempatan ini juga Antoni Yuzar mengatakan jika pemerintah provinsi Sumatera selatan masih melakukan penundaan pelantikan tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak yang lebih besar dimasyarakat terutama kabupaten Muara Enim.

" Tentu saja jika pemerintah provinsi Sumatera selatan masih melakukan penundaan pelantikan Wakil Bupati Muara Enim dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak yang lebih besar lagi di masyarakat, terutama masyarakat Muara Enim dan pastinya akan mencoreng nama baik kita sendiri yang selama ini provinsi Sumatera selatan dikenal sebagai provinsi Zero Konflik", tegas Antoni

Diakhri perbincangannya Antoni kembali kebijaksaan pemerintah provinsi Sumatera Selatan agar segera melakukan pelantikan Wabup, demi menjaga kondusifitas di masyarakat yang bertujuan untuk kebaikan kita bersama.

" Kami yang mewakili seluruh anggota komisi l DPRD Provinsi Sumatera selatan, meminta dengan tegas kebijaksanaan pemerintah provinsi Sumatera selatan untuk menyenggerakan pelantikan Wabup Muara Enim, agar ini semua tidak berlarut kembali",tutup Antoni

(Kusnaini)