Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VII Bojonegoro Resmi Ditutup, Wujudkan Birokrasi Adaptif dan Inovatif
KABUPATEN BOJONEGORO (Beritakeadilan.com, Jawa Timur) – Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VII Tahun 2025 resmi ditutup pada Kamis (28/8/2025), menandai lahirnya pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab. Diharapkan, para peserta mampu menjawab tantangan perubahan yang semakin kompleks.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menekankan bahwa pelatihan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan wadah pembentukan pemimpin yang efektif, inovatif, dan berintegritas. Hal ini disampaikannya saat menutup pelatihan di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro.
“Pelatihan ini bukan hanya sebagai syarat administratif, tetapi lebih dari itu, menjadi wahana pembentukan kepemimpinan yang efektif, inovatif, serta berintegritas,” kata Bupati Bojonegoro Setyo Wahono.
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan tentang kepemimpinan strategis, manajemen perubahan, penguatan integritas, serta peningkatan kompetensi dalam pengelolaan program di unit kerja. Para peserta juga diwajibkan menyusun proyek perubahan (proper) sebagai bukti nyata penerapan pengetahuan yang diperoleh.
Bupati Wahono juga mengingatkan bahwa pemimpin harus mampu mengoordinasikan, mengarahkan, dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial (Kabid PKDM) BPSDM Provinsi Jawa Timur, Sri Rahayuningsih, mengapresiasi komitmen, semangat, dan kedisiplinan peserta. Ia menekankan bahwa tantangan sesungguhnya ada pada implementasi ilmu di instansi masing-masing, serta dampak nyata yang harus diberikan di masa depan.
“Hal yang paling penting adalah bagaimana output dari pelatihan ini dapat memberikan manfaat dan dampak nyata di masa depan,” ungkapnya.
Sri Rahayuningsih juga menekankan bahwa pelatihan kepemimpinan merupakan perjalanan transformasi diri bagi para ASN, agar mampu menjalankan peran dan menjadi penggerak di wilayah kerjanya masing-masing. Apalagi saat ini, birokrasi tengah dihadapkan pada tantangan besar berupa perubahan yang sangat cepat, kompleks, dan tidak terduga, termasuk perkembangan teknologi digital, meningkatnya ekspektasi publik.
“Di sinilah peran pejabat pengawas menjadi sangat penting. Aksi perubahan yang telah dirancang jangan hanya berhenti sebagai dokumen seremonial, melainkan harus diwujudkan sebagai komitmen nyata dalam praktik kerja,” tegasnya.
Dengan berakhirnya pelatihan ini, diharapkan para peserta tidak hanya membawa ilmu dan pengalaman, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam tugas sehari-hari sebagai pemimpin yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Salah satu peserta, Alif Rahmawati, Kasi Keamanan Informasi dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan pengalaman berharga dalam meningkatkan kapasitas sebagai pejabat pengawas.
“Kami merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” ungkapnya.
Dengan berakhirnya pelatihan ini, diharapkan para pejabat pengawas mampu menjadi motor penggerak perubahan di OPD masing-masing, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Reporter: Iwan
