Program Desa Digital di Tuban Mandek, Warga Kecewa: Internet Mati, Anggaran Dipertanyakan

KABUPATEN TUBAN (Beritakeadilan.com, Jawa Timur) – Program Desa Digital yang digadang-gadang Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai solusi pemerataan informasi dan peningkatan ekonomi desa, kini menuai kritik tajam. Alih-alih menghadirkan akses internet yang merata, program tersebut justru memunculkan kekecewaan mendalam dari masyarakat karena layanan yang dijanjikan tidak berjalan optimal.

Meski anggaran telah dikucurkan, banyak desa di Tuban masih kesulitan mendapatkan jaringan internet yang berfungsi. Warga pun mempertanyakan efektivitas program yang semula diharapkan mampu mendukung pendidikan, pertanian, hingga perdagangan digital di pedesaan.

Warga Merasa Ditinggalkan
Tokoh masyarakat Desa Sokosari, Surani, menuturkan bahwa jaringan internet di desanya hingga kini tidak bisa digunakan.

“Sampai hari ini, internet di desa kami mati total. Anak-anak kesulitan belajar daring, petani susah mencari informasi harga pasar, semua serba terhambat,” tegasnya, Senin (8/9/2025). Keluhan senada datang dari seorang Kepala Dusun Sokosari. Melalui pesan suara WhatsApp, ia mengungkapkan kekecewaannya.

“Mau dibenahi apanya? Sudah lama sekali tidak berfungsi! Dulu katanya mau dievaluasi, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut,” ujarnya dengan nada kesal.

Pejabat Bungkam, Janji Evaluasi Tak Terwujud
Kritik masyarakat semakin tajam ketika Kepala Dinas Kominfo Tuban, Arif Handoyo, memilih bungkam saat dimintai tanggapan terkait persoalan ini. Pesan singkat WhatsApp yang dikirim wartawan hanya dibaca tanpa balasan, menambah kekecewaan warga.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Tuban, Sugeng Purnomo, pernah berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh. Namun, janji tersebut hingga kini belum terlihat realisasinya.

“Mana realisasinya? Nol besar!” keluh seorang warga dengan nada geram.

Publik Pertanyakan Transparansi Anggaran
Minimnya respons dari pihak terkait memunculkan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan program Desa Digital. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah ada indikasi korupsi atau konspirasi yang membuat persoalan ini dibiarkan berlarut-larut?

Transparansi biaya langganan internet yang dinilai mencekik desa juga menambah sorotan publik. Kegagalan program ini dinilai merugikan masyarakat desa yang justru paling membutuhkan akses digital untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Reporter: Riyawan