Panglima TNI & Menhan RI Tinjau Penertiban Tambang Nikel Ilegal di Morowali: 62,5 Hektare Disita Satgas PKH

KABUPATEN MOROWALI (Beritakeadilan.com, Sulawesi Tengah)-Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin meninjau keberhasilan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam menertibkan tambang nikel ilegal seluas 62,5 hektare di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Selasa (4/11/2025).

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan dan menjaga kelestarian sumber daya alam nasional.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa negara tidak akan kompromi terhadap pelaku penambangan ilegal yang merugikan lingkungan dan perekonomian negara.

“Negara harus hadir menertibkan seluruh pemanfaatan sumber daya alam. Semua infrastruktur dan otoritas harus lengkap, mulai dari imigrasi, bea cukai, hingga aparat pengamanan. Ini agar kejadian seperti masa lalu tidak terulang,” tegas Menhan. Sjafrie menambahkan bahwa pemerintah akan mendukung penuh aktivitas pertambangan yang legal dan berizin, sementara operasi ilegal akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.

“Yang legal akan didukung untuk terus berproduksi. Yang ilegal akan diproses sesuai ketentuan. Kepentingan nasional harus kita jaga,” ujarnya. Selain penindakan, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan aktivitas ilegal di masa depan melalui pengawasan ketat akses wilayah dan jalur perairan untuk mencegah penyelundupan.

Dalam operasi ini, unsur TNI berperan aktif di lapangan. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bertindak sebagai Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH, sementara Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua I Pelaksana, memastikan penegakan hukum berjalan efektif, terukur, dan sesuai prosedur. (M.NUR)