Setelah dinamika panjang, Musprov III IARMI Jatim tetapkan ketua terpilih
Musprov III IARMI Jatim Berakhir, Agung Subagyo Resmi Nahkodai Periode Baru
SURABAYA (Beritakeadilan.com, Jawa Tinur) – Musyawarah Provinsi (Musprov) III Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) Jawa Timur berakhir dengan penetapan Agung Subagyo sebagai Ketua Terpilih, (9/11/2025). Meski dinamika internal sempat menghangat karena adanya dua pandangan berbeda terkait waktu pelaksanaan Musprov, forum akhirnya menetapkan keputusan bersama sebagai bentuk tanggung jawab organisasi.
Sebelumnya, sebagian 12 DPK menghendaki Musprov digelar setelah Munas, mengacu pada tafsir AD/ART hasil keputusan forum. Namun, pihak lain tetap berpegang pada surat instruksi DPN yang menegaskan Musprov harus dilaksanakan sesuai mandat organisasi. Perbedaan sikap tersebut sempat menciptakan suasana berkelompok, tetapi forum Musprov III tetap berjalan dengan dukungan peserta yang hadir dan memiliki hak suara.
Foto panitia dan perserta Musprov III bersama ketua terpilih Agung Subagyo (tengah)
Musprov III yang pertama digelar di Malang pada 19 Oktober 2025, namun belum sempat dibuka resmi sudah terjadi interupsi hingga forum dinyatakan tidak dapat dilanjutkan. Upaya rembug tabayyun kemudian dilakukan di Prigen Pasuruan pada 2 November 2025, namun karena Ketua Demisioner tidak hadir, pertemuan tidak menghasilkan keputusan.
Munas IX yang sedianya tanggal 31 Oktober - 2 Nopember 2025, akhirnya ditunda 21-23 Nopember 2025 dengan alasan penataan struktur organisasi. Untuk itu bagi kelompok yang mengikuti arahan DPN akhirnya memutuskan Musprov III sesi 2 dilaksanakan 9 Nopember 2025 di Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
Penetapan Agung Subagyo diharapkan menjadi momentum konsolidasi serta peneguhan kembali marwah IARMI Jatim sebagai wadah alumni Resimen Mahasiswa yang menjunjung disiplin, loyalitas, dan kesetiaan pada komitmen organisasi.
Edy Purwoko Santoso, Dewan Pertimbangan DPP IARMI Jatim sebelumnya, menyampaikan pentingnya sikap dewasa dalam menyikapi hasil Musprov ini. “Semua pengurus sudah demisioner. Saatnya ada penyegaran. Kita harus legowo dan menerima hasil Musprov III ini dengan jiwa besar. IARMI ini rumah kita bersama, bukan milik kelompok tertentu. Kalau kita ingin organisasi ini tumbuh, maka kedewasaan berdemokrasi harus menjadi landasan kita,” tegasnya.
Sementara Hariyadi Eko selaku Dewan Pakar DPP IARMI Jatim menekankan bahwa keputusan Musprov bukanlah langkah yang muncul secara tiba-tiba. “Proses ini panjang. Dimulai dari Rapim di Blitar sampai Musprov III, semua sudah melalui mekanisme dan keputusan bersama. Jangan sampai kita melanggar komitmen yang telah kita sepakati sendiri. Kalau kita bersepakat, maka kita wajib mematuhi,” ujarnya.
"Kita sudah sepakat untuk Musprov setelah Munas, kenapa harus dipaksakan, akhirnya yang terjadi akan menimbulkan masalah dikemudian hari, padahal diharapkan setelah Musprov seluruh elemen IARMI Jatim kembali bersatu, merapikan barisan, dan mengembalikan peran organisasi sebagai wadah pengabdian, persaudaraan, serta kontribusi nyata terhadap masyarakat dan negara," papar Hariyadi.
Ketua DPP IARMI Jatim terpilih, Dr. Agung Subagyo menyampaikan bahwa dirinya menerima amanah tersebut sebagai panggilan pengabdian. Ia menegaskan akan melanjutkan program kepengurusan sebelumnya serta menyelaraskannya dengan kebijakan DPN. “Yang penting adalah meningkatkan soliditas organisasi. Tidak ada persoalan personal di antara kita, maka pendekatan persaudaraan dan kekeluargaan menjadi kunci,” ujarnya.
Agung yang juga Kepala Bakorwil II Bojonegoro Pemprov Jatim menyebut bahwa IARMI Jatim harus menjadi rumah bersama bagi seluruh anggota. Karena itu, ia akan mengedepankan komunikasi yang intens, mengaktifkan ruang diskusi, dan mengupayakan kepemimpinan kolektif kolegial baik di tingkat DPP maupun DPK Kabupaten/Kota. “Kita harus kembali merajut kebersamaan dalam bingkai persahabatan dan pengabdian. Itu fondasi kita sebagai satu keluarga,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPP IARMI Jatim Demisioner, Agus Budiyanto, menilai bahwa mekanisme pelaksanaan organisasi perlu dibenahi agar lebih transparan dan berlandaskan pakta integritas. Ia menyinggung adanya dinamika internal serta perbedaan pandangan dalam proses penetapan kepengurusan. “Seharusnya setiap keputusan rapat di tingkat nasional maupun provinsi terdokumentasi dengan baik agar ada kepastian dan tidak menimbulkan penafsiran,” katanya.
Agus memilih untuk tidak banyak berkomentar kecuali jika diperlukan. Ia berharap ke depan IARMI Jatim dapat lebih solid dan dewasa dalam menjaga marwah organisasi. “Saya hanya berpesan agar IARMI ke depan bisa menjadi lebih baik,” tutupnya.
(Thejo)
