Nama Pengganti Gubernur Edy Rahmayadi Bakal Dikirim ke Mendagri, Ketua DPRD Sumut Singgung Proyek Rp 2,7 Triliun

KOTA MEDAN (Beritakeadilan, Sumatera Utara)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) akan segera mengirim usulan nama-nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Sumut menggantikan Edy Rahmayadi.

Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengatakan hal itu dilakukan setelah legislatif menerima petunjuk pelaksana (Jutlak) dari Kementerian Dalam Negeri. “Kami sudah menerima surat dari Mendagri yang memerintahkan agar segera mengirim usulan tiga nama atau minimal satu nama untuk Pj Gubernur Sumut,” kata Baskami Ginting, Senin (31/07/2023).

Baskami menyebut setelah menerima surat dari Mendagri, pihaknya sudah menggelar rapat dengan pimpinan dewan dan menyerahkan ke fraksi yang ada untuk mengusulkan nama calon Pj gubernur. Selanjutnya, kata dia, usulan nama dari fraksi di DPRD Sumut akan dibawa ke rapat pimpinan dewan yang akan digelar dalam waktu dekat. “Hari ini usulan nama-nama tersebut diserahkan ke saya dan paling lambat pada 9 Agustus akan dikirim ke Jakarta (Mendagri),” ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan syarat kepangkatan, Pj Gubernur Sumut yang akan diusulkan harus dari eselon I di lingkungan Pemprov Sumut. Menurutnya, saat ini yang memenuhi syarat tersebut adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Utara Arief S Trinugroho.

"Kalau sampai saat ini yang (pangkat) eselon I itu masih pak Sekda Sumut. Nanti akan kami lihat lagi, namanya muncu atau tidak. Saya belum bisa menyampaikan siapa saja yang diusulkan, karena masih menunggu surat dari fraksi-fraksi,” bebernya.

Baskami mengungkapkan bahwa DPRD Sumut dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi telah menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024. Oleh sebab itu, dia berharap Pj Gubernur Sumut ke depan mampu menjalankan program yang tertuang dalam APBD 2024 yang disahkan tersebut. "APBD untuk tahun 2024 kan sudah di ketok (sahkan), mohon kiranya program yang akan dijalankan ke depan yang sesuai dengan APBD. Secara khusus penyelesaian proyek Rp 2,7 triliun, paling lambat Desember itu sudah selesai 100 persen,” pungkasnya. (red/jpnn)