100 Hari Kerja Bupati Lamongan Disoroti Aliansi Bem Joko Tingkir Jalan Rusak dan Transparansi Jadi Sorotan
KABUPATEN LAMONGAN (Beritakeadilan com, Jawa Timur)-Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Joko Tingkir Lamongan menyampaikan evaluasi kritis terhadap capaian 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Lamongan.
Ketua Aliansi BEM Joko Tingkir, Rizka Bintang Agus Satriya, menilai bahwa masa 100 hari memang tergolong singkat, namun cukup untuk menunjukkan arah dan komitmen awal kepemimpinan daerah.
“Rakyat Lamongan menaruh harapan besar agar janji-janji politik yang pernah diucapkan segera diwujudkan, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan penyelesaian masalah-masalah mendasar masyarakat,” kata Rizka dalam pernyataan sikapnya, Selasa (17/6/2025).
Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak wilayah di Lamongan yang belum tersentuh pemerataan pembangunan. Kondisi jalan rusak dan fasilitas umum yang terbengkalai masih ditemukan di sejumlah daerah pelosok.
“Setelah kami cermati, kami menilai pembangunan infrastruktur masih belum merata. Bahkan, di beberapa daerah, kondisi jalan sangat memprihatinkan dan minim perhatian,” tegas Rizka.
Selain infrastruktur, aspek transparansi pemerintahan juga menjadi sorotan. Rizka menyebut bahwa komunikasi publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan selama ini masih bersifat seremonial dan belum menyentuh substansi.
Ia menilai tidak ada penyampaian data yang jelas mengenai progres program kerja selama 100 hari pertama.
Dalam pernyataannya, Aliansi BEM Joko Tingkir Lamongan menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi terbuka terhadap kinerja 100 hari, termasuk mempublikasikan capaian dan hambatan secara jujur kepada masyarakat.
Kedua, Bupati dan Wakil Bupati diharapkan lebih responsif dan inklusif terhadap aspirasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ketiga, peningkatan kualitas infrastruktur dasar diminta untuk dijadikan prioritas nyata, bukan hanya sekadar janji kampanye.
“Kami akan terus mengawal, mengawasi, dan jika perlu, mengkritisi setiap kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat Lamongan. Ini bukan soal seberapa cepat janji dibuat, tapi seberapa sungguh janji itu ditepati,” pungkas Rizka. (Edi)
