Tuban Krisis Desa Digital: Investasi Tak Efektif, Anggaran Terus Mengucur, Ada Apa?
KABUPATEN TUBAN (Beritakeadilan.com, Jawa Timur) – Implementasi program Desa Digital yang digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban (Pemkab) melalui penyedia layanan Iconnet, kini menjadi sorotan tajam dan menuai kritik luas dari masyarakat. Program yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan akses informasi di wilayah pedesaan ini dinilai tidak efektif dan cenderung merugikan masyarakat.
Laporan dari masyarakat menunjukkan bahwa layanan Iconnet yang dipasang di berbagai desa tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Masyarakat mengeluhkan kualitas jaringan yang buruk, koneksi yang lambat, serta ketidakstabilan layanan. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan awal program, yaitu untuk memfasilitasi akses informasi dan mendukung kegiatan ekonomi serta pendidikan di desa.
Salah satu Kepala Desa, yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi pewarta melaui pesan singkat WhatsApp terkait pembayaran wifi iconnet yang terpasang di Desanya ia mengungkapkan bahwa biaya Iconnet ditarik setiap tiga bulan sekali.
"Pembayaran wifi di Desa diambil setiap tiga bulan sekali," ujarnya,Sabtu (30/08/2025). mengindikasikan adanya beban finansial yang harus ditanggung oleh desa tanpa adanya peningkatan kualitas layanan yang signifikan.
Terpisah, warga Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Jawa Timur saat dijumpai awak media juga merasa kecewa dengan kinerja Iconnet maupun Pemkab Tuban. Ia menyatakan, "Wifi di tempat saya kayak kehabisan kuota, lemot sekali," celotehnya mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap layanan yang tidak memenuhi harapan.
Di sisi lain, menanggapi permasalahan ini, sejumlah kalangan masyarakat sipil dan pengamat kebijakan publik saat dijumpai wartawan akan mendesak Pemkab Tuban untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Desa Digital. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi akar permasalahan, mengevaluasi kinerja Iconnet serta Pemkab Tuban dan juga merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
"Kami meminta Pemkab Tuban untuk bertindak transparan dan akuntabel dalam menangani masalah ini. Masyarakat berhak mendapatkan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan," ujar seorang pengamat kebijakan Publik Ms. B.
Selain itu, perlu adanya audit independen terhadap penggunaan anggaran program Desa Digital untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan atau inefisiensi. Pemkab Tuban juga diharapkan untuk membuka dialog dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait guna mencari solusi terbaik dalam meningkatkan kualitas layanan internet di wilayah pedesaan.
Dengan adanya evaluasi yang komprehensif dan tindakan perbaikan yang tepat, diharapkan program Desa Digital dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Tuban dan tidak hanya menjadi proyek yang mangkrak dan mengecewakan.
Penulis: Iwan
