Internet Desa di Tuban Disorot: Transparansi Anggaran dan Layanan Jadi Pertanyaan Publik
KABUPATEN TUBAN (Beritakeadilan.com, Jawa Timur) – Implementasi jaringan internet di desa-desa Kabupaten Tuban masih menjadi persoalan krusial yang belum terpecahkan. Berbagai elemen masyarakat menyoroti transparansi dan mahalnya biaya berlangganan yang dinilai membebani desa.
Ketua LSM GMBI Wilayah Teritorial Jawa Timur, Sugeng Sp mengungkapkan kekecewaannya karena surat resmi yang dilayangkan ke Dinas Sosial Kabupaten Tuban tak kunjung mendapat jawaban.
"Surat yang kami kirim ke Dinsos P3A Kabupaten Tuban hingga saat ini belum direspons," ujar Sugeng Sp saat ditemui di Kantor Sekretariat Jawa Timur, Kamis (4/9/2025).
Menurut Sugeng Sp pada Rabu (3/9/2025), pihaknya sudah melakukan silaturahmi dan menanyakan langsung perihal surat klarifikasi tersebut. Bahkan, GMBI sempat bertemu dengan Kepala Dinas Sosial P3A Tuban, Sugeng Purnomo.
"Program Desa Digital sudah lama berjalan. Namun, beliau kurang bisa menyampaikan secara detail karena khawatir salah dalam menjelaskan. Disebutkan pula program ini ada kaitannya dengan Dinas Kominfo, sehingga akan dilakukan koordinasi lebih lanjut," jelasnya.
Klarifikasi Pihak Dinsos
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinsos P3A Tuban, Sugeng Purnomo, memberikan klarifikasi melalui pesan singkat. Menurutnya, layanan internet yang diterima desa tidak sebatas 20 Mbps, melainkan mencapai 50 Mbps.
"GMBI sudah klarifikasi, desa tidak hanya dapat layanan 20 Mbps, tapi malah 50 Mbps," tulisnya.
Namun, ketika disinggung soal keluhan lambatnya koneksi di beberapa desa meski tetap membayar hingga Rp30 juta per tahun, Sugeng Purnomo mengaku belum mengetahui detailnya.
"Terima kasih infonya, nanti akan kita evaluasi desa-desa yang masih ada kendala. Kita belum tahu berapa desa yang mengalami kendala, akan kita koordinasikan," imbuhnya.
Desakan Transparansi
LSM GMBI memastikan akan terus mengawal polemik ini hingga tuntas. Mereka menilai program Desa Digital harus dikelola secara transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa.
Sementara itu, sejumlah warga berharap adanya evaluasi total terhadap harga dan kualitas internet desa. Menurut mereka, biaya yang terlampau tinggi tidak sebanding dengan layanan yang diterima.
"Internet seharusnya bisa membantu membuka peluang ekonomi, pendidikan, dan informasi. Tapi kalau mahal dan tidak optimal, justru jadi beban bagi desa," kata salah satu warga.
Persoalan internet desa di Tuban menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pemerintah. Akses internet yang cepat dan terjangkau bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
Kini, publik menunggu langkah konkret pemerintah daerah dalam mengevaluasi harga dan memperbaiki layanan internet agar benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Tuban.
Reporter: Iwan
