Pasien Kanker Terlantar, Dugaan Kepentingan Politik-Bisnis Muncul ke Permukaan
Kontroversi Proyek Onkologi Miliaran di Bojonegoro: GMBI Tantang DPRD Buka Transparansi
KABUPATEN BOJONEGORO (Beritakeadilan.com, Jawa Timur)-Proyek pengadaan fasilitas onkologi di Kabupaten Bojonegoro yang bernilai miliaran rupiah menjadi sorotan tajam publik. Alih-alih menjadi jawaban atas kebutuhan pasien kanker di daerah ini, proyek tersebut justru memicu kontroversi terkait ketidakjelasan anggaran, mekanisme pengadaan, hingga dugaan kepentingan politik dan bisnis.
Minimnya informasi sejak awal pengumuman proyek—mulai dari nilai kontrak, identitas penyedia barang dan jasa, hingga proses lelang—menimbulkan kecurigaan publik akan adanya praktik yang tidak transparan.
Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa pasien kanker di Bojonegoro hingga kini masih harus menempuh perjalanan ke luar daerah untuk mendapatkan layanan pengobatan, yang tentunya menambah beban biaya bagi mereka dan keluarganya.
Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Teritorial Jawa Timur, Sugeng Sp, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam dan mendesak semua pihak terkait untuk membuka informasi publik.
“Pengadaan ini jangan hanya berorientasi pada proyek semata. Rakyat membutuhkan fasilitas yang nyata, bukan sekadar angka di atas kertas,” tegas Sugeng saat ditemui pada Jumat (3/10/2025).
Sugeng menambahkan, tertutupnya akses informasi semakin memperkuat dugaan adanya kepentingan tertentu di balik proyek tersebut.
“Transparansi adalah hak publik. Jika semuanya serba gelap, wajar jika muncul kecurigaan adanya kepentingan politik dan bisnis tersembunyi,” ujarnya.
Sorotan publik kini tertuju pada DPRD Bojonegoro yang memiliki fungsi pengawasan anggaran. Namun, hingga berita ini diturunkan, DPRD belum menindaklanjuti surat permohonan audiensi yang telah dilayangkan GMBI.
“Kami berharap DPRD berani membuka ruang dialog dalam waktu satu minggu, dengan menghadirkan semua pihak terkait. Jika hanya formalitas, publik akan menilai DPRD hanya sebagai stempel pemerintah, bukan sebagai penjaga aspirasi rakyat,” pungkas Sugeng.
GMBI menilai, keberanian DPRD dalam mengungkap kontroversi proyek onkologi ini akan menjadi ujian nyata: apakah berpihak pada kepentingan rakyat atau tunduk pada kepentingan elite tertentu.
Reporter: Iwan