Pemkab Bojonegoro & Bea Cukai berkomitmen gempur rokok ilegal. Edukasi masyarakat diperkuat, 8,5 juta batang rokok ilegal berhasil dimusnahkan semester I 2025.
Author :BERITA KEADILAN 3
Dugaan Jual Beli Proyek DPU SDA Bojonegoro: Kabid Bungkam, Publik Pertanyakan Transparansi Anggaran P-APBD 2024
Dugaan praktik jual beli proyek di DPU SDA Bojonegoro kian memanas. Kabid bungkam soal fee proyek P-APBD 2024, publik desak transparansi dan aparat hukum turun tangan.
Dugaan Korupsi Proyek Cek Dam APBD Bojonegoro 2024: Nama Kabid DPU SDA Disorot, Publik Tuntut Transparansi
Proyek cek dam APBD 2024 Bojonegoro disorot. Dugaan korupsi libatkan oknum pejabat & LSM, publik desak transparansi dan tindakan tegas pemerintah.
HUT ke-10 AKT, Wabup Tuban Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Digital
Wabup Tuban ajak UMKM naik kelas dan berdaya saing tinggi pada HUT ke-10 AKT. Pemerintah daerah komitmen dukung inovasi dan digitalisasi UMKM.
Kodim Bojonegoro Gelar Donor Darah Sambut HUT ke-80 TNI
KABUPATEN BOJONEGORO (Beritakeadilan.com, Jawa Timur) - Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Komando Distrik Militer (Kodim) 0813
Sinergi BPBPK Jatim dan Pemkab Tuban Perkuat Gerakan Pilah Sampah Menuju Lingkungan Berkelanjutan
KABUPATEN TUBAN (Beritakeadilan.com, Jawa Timur) – Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur bersama Pemerintah
PEMKAB Bojonegoro Gelontorkan Rp 806 Miliar untuk Infrastruktur Desa, Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat
KABUPATEN BOJONEGORO (Beritakeadilan.com, Jawa Timur) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar Rp 806 miliar dari
Polemik Program Desa Digital Tuban: GMBI Pertanyakan Transparansi Anggaran Miliaran Rupiah
Program Desa Digital Tuban dipersoalkan. GMBI desak klarifikasi transparansi anggaran miliaran rupiah dan ancam lapor ke Ombudsman serta Kejagung.
Tambang Clay Diduga Ilegal di Tuban Resahkan Warga Ngandong, APH Diminta Bertindak Tegas
Warga Ngandong, Tuban resah dengan tambang clay diduga ilegal. Debu, jalan rusak, hingga ancaman longsor jadi alasan desakan APH bertindak.