LSM LePAsP Ungkap Modus Mafia Proyek Pengadaan Barang dan Jasa
KABUPATEN KUDUS (Beritakeadilan, Jawa Tengah)- Ratusan orang yang tergabung dalam LSM Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik (LePAsP) menggelar unjuk rasa menuntut Pemkab Kudus, Jawa Tengah, memberantasan mafia proyek barang dan jasa.
Demo itu berlangsung di depan Alun-alun Kudus, Kamis (03/08/2023), dengan mendapat penjagaan aparat Kepolisian dan Satpol PP. Para pengunjuk rasa juga membawa poster dan spanduk bertuliskan "bongkar dugaan kongkalikong penetapan pemenang tender proyek di dinas, usut perusahaan yang monopoli proyek kegiatan, dan kapan taubat terlalu banyak uang rakyat diambil" serta ada aksi teatrikal terkait mafia proyek.
Koordinator Aksi Demo Sururi Mujib mengatakan aksi ini digelar dalam rangka mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai aturan, jangan sampai menyimpang. "Jika mafia proyek masih ada, tentunya merugikan pemerintah karena kualitas proyek kegiatannya juga tidak sesuai spesifikasinya, bahkan ada yang jelas-jelas minta fee awal proyek 15 persen," ujarnya. Dia menduga banyak modus penyelewengan yang berlangsung dalam lelang daring dan hampir terjadi di semua tahapan.
"Sistem pengadaan elektronik juga bisa dilakukan akal-akalan sehingga muncul dugaan praktik suap melalui persekongkolan dengan pejabat terkait dengan perusahaan peserta lelang," ujarnya. Hasil pantauan selama ini, kata Sururi, ada beberapa modus penyelewengan yang biasa terjadi di lelang daring.
Di antaranya pihak panitia lelang dalam mengunggah persyaratan pengadaan barang dan jasa ke publik sengaja diperlambat, sedangkan peserta lelang tertentu ada yang sudah mengetahui dan diduga kuat sudah menerima dokumen persyaratan pengadaan tender dari pejabat internal.
Modus lainnya, server lelang daring dimodifikasi agar hanya menerima dokumen dari IP Adress atau alamat jaringan tertentu. Kemudian ada pula modus dengan pinjam bendera seakan-akan banyak peserta lelang, padahal ketika diteliti semuanya saling terkoneksi. Adapula modus dalam pelaksanaan tender, masing-masing paket pekerjaan terdapat persyaratan kualifikasi administrasi atau legalitas dan persyaratan kualifikasi teknis serta pemilihan dokumen yang dipersyaratkan, dengan tujuan menyulitkan peserta lelang lainnya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus M. Fitrianto mengakui sebelum digelar demo, memang ada pemberitahuan terkait rencana aksi demo dari LSM LePAsP Kudus. "Sebelumnya kami tawarkan aspirasinya disampaikan melalui audiensi. Akan tetapi, mereka tetap menginginkan aksi unjuk rasa. Kami juga berpesan disampaikan aspirasinya disampaikan secara santun," ujarnya. (red/jpnn)
