Program PJU DLHP Kabupaten Tuban Bernilai Milyaran Rupiah, GMBI Menduga Ada Konspirasi
KABUPATEN TUBAN (Beritakeadilan, Jawa Timur)- Sebuah program Pengadaan Kap Lampu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 dari satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Tuban menuai kontroversi.
Selain dinilai kurang efektif, program bernilai miliaran rupiah tersebut disinyalir sarat dengan konspirasi dalam proses mekanisme dan regulasinya. Hal itu dikatakan Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilter Jatim, Sugeng Sp, Jumat (10/05/2024).
"Terkait penunjukan sebuah perusahaan penyedia barang dan jasa, diduga terdapat indikasi 'main mata' dalam upaya pemenangan proyek tersebut," tegas Sugeng.
"Semua berdasarkan hasil temuan investigasi, setelah menganalisa prosesnya kami menyimpulkan ada permainan, sebab lapak rekanan tersebut tidak terdapat dalam katalog lokal," jelas Sugeng, Jumat (10/05/2024).
Selain itu, Masing Sugeng, ia menyampaikan bahwa pemilihan produk dinilai cenderung tergesa-gesa dan dipaksakan untuk mengelabuhi kompetitor lain. "Bahkan, pemilihan penyedia lampu hanya didominasi oleh 1 perusahaan (tidak melibatkan vendor lain), sehingga munculnya pemenang produk bandel cenderung subyektif," ungkap Sugeng.
"Saat ini kami sudah membuat somasi dan akan segera kami kirimkan ke satuan kerja yang bersangkutan," tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Tuban belum bisa dikonfirmasi karena memasuki masa cuti bersama. (Iwn/Tim)
