UP.PKB Jagakarsa Perkuat Komitmen Menuju Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi

JAKARTA SELATAN (Beritakeadilan.com, DKI Jakarta) - Pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel menjadi tuntutan utama masyarakat di era modern. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terus mendorong instansi pemerintah, termasuk Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (UP.PKB), untuk membangun Zona Integritas (ZI) sebagai pondasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

UP.PKB Jagakarsa, sebagai salah satu unit strategis dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor di DKI Jakarta, kini tengah mempersiapkan diri secara serius untuk mendapatkan predikat WBK. Langkah ini tak hanya sebagai pemenuhan administratif, melainkan sebagai wujud nyata reformasi birokrasi di sektor transportasi.

Transformasi Layanan Menuju Zona Integritas

Membangun Zona Integritas bukan sekadar slogan. Hal ini mencerminkan tekad untuk mengubah kultur kerja, memperkuat sistem pengawasan, dan membangun pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kepala UP.PKB Jagakarsa, Fatchuri, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia, menegaskan bahwa komitmen membangun Zona Integritas sudah menjadi program prioritas di lingkungan UP.PKB Jagakarsa.

Menurutnya, pembangunan ZI menuju WBK ini berangkat dari tanggung jawab moral dan profesional untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Seluruh personel UP.PKB Jagakarsa diwajibkan untuk menjalankan tugas dengan integritas tinggi, akuntabilitas, serta siap menerima konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.

Fatchuri juga menekankan bahwa keberhasilan pelayanan tidak hanya dilihat dari sisi administratif, namun juga dari hasil yang dicapai—baik output maupun outcome—yang sejalan dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan Transportasi (RUNK). Artinya, layanan pengujian kendaraan harus benar-benar menjamin kendaraan yang diuji layak jalan, aman, dan ramah lingkungan.

Meneladani Unit yang Telah Berhasil

DKI Jakarta telah memiliki sejumlah UP.PKB yang lebih dahulu berhasil meraih predikat WBK dan WBBM. Keberhasilan ini dijadikan role model oleh UP.PKB Jagakarsa untuk memperkuat langkahnya. Di antaranya adalah:

UP.PKB Pulogadung: Mencapai predikat WBK pada tahun 2019 dan WBBM pada tahun 2021.

UP.PKB Kedaung Angke: Meraih predikat WBK pada tahun 2020.

UP.PKB Ujung Menteng: Dinyatakan sebagai unit WBK sejak tahun 2019.

Keberhasilan tiga unit tersebut menunjukkan bahwa dengan keseriusan, konsistensi, dan kolaborasi seluruh personel, predikat WBK dan WBBM bukanlah hal yang mustahil.

Fatchuri menyampaikan bahwa proses yang harus dilalui untuk mendapatkan WBK sangat panjang dan ketat. Dimulai dari pendaftaran di tingkat provinsi, kemudian dilanjutkan dengan pengisian lembar kerja elektronik (LKE) yang menjadi dasar evaluasi nasional. Setelah itu, akan dilakukan survei oleh tim penilai independen yang terdiri dari unsur KemenPAN-RB, KPK, Ombudsman, Komisi Kejaksaan, dan Kompolnas.

Evaluasi tidak hanya dilakukan melalui dokumen, tapi juga observasi lapangan, wawancara, serta penilaian melalui konten publik seperti video sosialiasi yang ditayangkan di YouTube dan media sosial resmi instansi.

6 Area Perubahan Sebagai Pilar Reformasi

Untuk dapat meraih predikat WBK, setiap unit kerja wajib menunjukkan peningkatan kinerja di enam area perubahan yang telah ditetapkan oleh KemenPAN-RB, yaitu:

Manajemen Perubahan
Transformasi budaya kerja melalui perubahan pola pikir (mindset) dan perilaku (culture set) yang mendukung pelayanan publik bebas dari korupsi.

Penataan Tata Laksana
Optimalisasi prosedur kerja yang lebih efisien, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penataan Sistem Manajemen SDM
Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan sumber daya manusia aparatur yang berbasis kompetensi.

Penguatan Akuntabilitas
Peningkatan efektivitas perencanaan kinerja dan pelaporan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan Pengawasan
Pengembangan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah praktik penyimpangan atau gratifikasi.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Fokus pada kepuasan masyarakat dengan pelayanan yang cepat, mudah, dan tepat sasaran.

UP.PKB Jagakarsa kini tengah memperkuat seluruh area tersebut dengan melakukan pelatihan internal, membentuk tim kerja reformasi birokrasi, dan memperbaiki infrastruktur layanan serta sistem digital pengujian kendaraan.

Inovasi sebagai Pembeda dan Daya Saing

Menurut Bapak Dodi dari Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB) DKI Jakarta, setiap unit kerja yang mengikuti program WBK tidak hanya harus memenuhi standar, tetapi juga harus memiliki keunggulan inovatif yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Inovasi itu bukan sekadar ide, tapi harus sudah diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di sinilah peran UP.PKB Jagakarsa untuk menggali potensi layanan yang lebih humanis, cepat, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Dodi menambahkan bahwa pada tahun 2025 ini, UP.PKB Jagakarsa secara resmi telah mendaftar sebagai calon unit WBK dan akan menyempurnakan inovasi layanannya, untuk kemudian dilombakan secara nasional pada tahun 2026. Ini menjadi momentum besar bagi UP.PKB Jagakarsa untuk tampil di tingkat nasional dengan membawa semangat perubahan dan pelayanan publik yang profesional.

Mengutamakan Lingkungan dan Keselamatan

Selain fokus pada reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan, UP.PKB Jagakarsa juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata terhadap kelestarian lingkungan. Salah satu perhatian utama adalah pengendalian polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor.

Proses pengujian kendaraan yang dilakukan tidak hanya mengecek kelayakan teknis kendaraan, tetapi juga memantau tingkat emisi gas buang. Hal ini penting untuk mendukung upaya pengurangan pencemaran udara di wilayah Jakarta yang padat kendaraan bermotor.

Dengan sistem pengujian yang semakin transparan dan akurat, UP.PKB Jagakarsa diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas di jalanan ibu kota telah memenuhi standar keselamatan dan ramah lingkungan.

Penutup: Menuju Masa Depan Layanan Transportasi yang Bersih dan Modern

Transformasi yang sedang dijalankan oleh UP.PKB Jagakarsa melalui pembangunan Zona Integritas adalah tonggak penting dalam perjalanan menuju birokrasi yang modern, bersih, dan melayani. Komitmen kuat dari pimpinan, partisipasi aktif seluruh pegawai, serta dukungan masyarakat akan menjadi modal utama dalam meraih predikat WBK.

Dengan adanya role model dari UP.PKB lain yang telah sukses, serta proses penilaian yang ketat dan menyeluruh, perjalanan ini akan menjadi ajang pembuktian bahwa reformasi birokrasi di sektor transportasi bukanlah sekadar wacana, tetapi aksi nyata yang berdampak luas bagi masyarakat dan lingkungan.

UP.PKB Jagakarsa optimistis bahwa melalui inovasi, akuntabilitas, dan pelayanan yang prima, predikat WBK bukan hanya sekadar pencapaian administratif, tetapi juga simbol keberhasilan dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta.

M.NUR