Ketua Umum Rekan Indonesia Soroti Kebijakan Vaksinasi TBC Tanpa Dasar Epidemiologis yang Jelas

JAKARTA PUSAT (Beritakeadilan.com, DKI Jakarta) 2 Juni 2025 — Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Agung Nugroho, menyoroti kebijakan Kementerian Kesehatan RI yang menggulirkan program vaksinasi Tuberkulosis (TBC) nasional di tengah tidak adanya data resmi yang menunjukkan peningkatan signifikan kasus TBC di Indonesia.

Dalam laporan *Perkembangan Situasi Penyakit Infeksi Emerging Minggu Epidemiologi ke-21 Tahun 2025* yang diterbitkan oleh Kemenkes RI, sama sekali tidak ditemukan catatan mengenai tren kenaikan kasus TBC, apalagi kondisi luar biasa yang menuntut pelaksanaan vaksinasi massal.

“Kami tidak melihat adanya urgensi berbasis data dalam pelaksanaan vaksinasi TBC ini. Tidak ada informasi situasi TBC dalam laporan mingguan resmi Kemenkes. Ini menimbulkan pertanyaan besar—apakah kebijakan ini benar-benar untuk rakyat, atau justru demi memenuhi agenda pihak luar?” ujar Agung Nugroho.

Lebih lanjut, Agung mengingatkan adanya indikasi kuat campur tangan kepentingan global, baik dari lembaga donor maupun perusahaan farmasi multinasional, dalam menyusun arah kebijakan kesehatan nasional.

“Indonesia harus waspada. Selama ini kita melihat kecenderungan bahwa kebijakan vaksinasi, terutama yang didukung dana asing, kerap dijalankan tanpa keterlibatan publik dan pengkajian menyeluruh. Apakah ini murni kesehatan, atau bisnis farmasi terselubung dengan motif kontrol populasi? Rakyat berhak tahu.”

Rekan Indonesia menegaskan bahwa keselamatan rakyat Indonesia harus menjadi pertimbangan utama. Pemerintah diimbau untuk tidak gegabah dalam melaksanakan kebijakan yang menyangkut tubuh dan masa depan generasi bangsa.

*Rekan Indonesia menyerukan tiga poin utama kepada pemerintah:*

1. Menunda pelaksanaan vaksinasi TBC sampai ada data resmi nasional yang menunjukan urgensi dan kebutuhan nyata.
2. Membuka ruang diskusi publik yang melibatkan pakar independen dan organisasi masyarakat sipil.
3. Memastikan kebijakan kesehatan nasional bebas dari intervensi korporasi asing dan aktor global, termasuk yang dikenal aktif mendorong agenda vaksinasi global seperti Bill Gates

“Kita tidak boleh menjadikan rakyat sebagai obyek uji coba kebijakan global. Pemerintah harus berdiri tegak menjaga kedaulatan kesehatan nasional dan melindungi rakyatnya dari agenda yang tidak transparan,” tegas Agung.

Rekan Indonesia mengajak masyarakat, tenaga kesehatan, dan organisasi sipil untuk bersatu mengawal setiap kebijakan kesehatan agar selalu berpihak pada rakyat dan bukan pada kekuatan global yang tidak akuntabel.

M.NUR