BEM Joko Tingkir Bentangkan Spanduk Bertulisan Indonesia Gelap di Gedung Pemkab dan DPRD Lamongan
KABUPATEN LAMONGAN (Beritakeadilan.com, Jawa Timur)-Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Joko Tingkir Lamongan, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Pemkab Lamongan dan Kantor DPRD Lamongan, Rabu (19/2/25).
Ratusan mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut menyerukan berbagai isu strategis yang terjadi di tingkat daerah maupun nasional. Mereka juga terlihat membawa sejumlah bendera, banner dan spanduk bertuliskan Indonesia Gelap dan Lamongan Memanggil.
Koordinator Umum BEM Joko Tingkir Lamongan, Rizka Bintang Agus Satriya, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keadilan dan kesejahteraan.
“Kami, Aliansi BEM Joko Tingkir Lamongan, menyatakan sikap tegas terkait berbagai isu strategis yang terjadi di tingkat daerah maupun nasional. Terkait Isu daerah, kami mendesak DPRD untuk segera membentuk Pansus dalam rangka mengawal dan memastikan proses hukum terkait dugaan korupsi yang melibatkan bupati,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum demi menjaga integritas kepemimpinan daerah.
“Kami menuntut transparansi dalam realisasi program jalan mulus Lamongan, termasuk akses terhadap laporan penggunaan anggaran, mekanisme pengawasan, serta evaluasi atas efektivitas proyek tersebut bagi masyarakat Lamongan,” ungkapnya.
“Kami menginginkan adanya keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran publik. Kami juga mendorong DPRD agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap APBD, memastikan bahwa alokasi anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencegah potensi penyalahgunaan dana publik,” imbuh dia.
Mahasiswa berharap, APBD dapat dialokasikan secara tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Terkait isu Nasional, Aliansi BEM Joko Tingkir Lamongan menyampaikan tuntutan antara lain, menolak kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan yang dapat mengancam investasi sumber daya manusia dan masa depan bangsa menuju visi Indonesia Emas 2045.
Mereka juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan negara; Mendesak pemerintah untuk segera memenuhi hak-hak dosen yang selama ini terbengkalai, termasuk pencairan tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen ASN, serta memastikan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai pilar utama dalam sistem pendidikan nasional.
Mereka menginginkan adanya perhatian lebih terhadap kesejahteraan tenaga pendidik; Menuntut peninjauan ulang terhadap program Makan Bergizi Gratis dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat luas, agar tidak sekadar menjadi proyek politik tanpa manfaat yang nyata.
Mereka berharap program tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat; Mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Rencana Revisi UU KUHAP terkait perampasan aset guna memperkuat pemberantasan korupsi dan memastikan pengembalian aset negara yang dirampas oleh para pelaku tindak pidana korupsi.
Mereka mendukung upaya pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara. “Kami, Aliansi BEM Joko Tingkir Lamongan akan terus mengawal dan mengawasi setiap perkembangan yang terjadi demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kami juga mendesak pemerintah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah konkret terhadap tuntutan yang kami ajukan,” tandasnya.
(Edi)
