Kemendukbangga/BKKBN memperkuat Quick Wins Bangga Kencana di Mojokerto melalui kolaborasi pesantren, seniman, dan Program Makan Bergizi Gratis untuk percepatan penurunan stunting.
Kategori : JAWA TIMUR
FP3TI Gelar Seminar di Surabaya, Dorong Pita Cukai Khusus dan Reformasi Tata Kelola Rokok
FP3TI menggelar seminar di Surabaya membahas pita cukai khusus, subsidi cukai, dan kemudahan perizinan demi tata kelola industri rokok lokal yang berkeadilan di Jawa Timur.
Proyek Jalan TPST Lamongan Terancam Molor, Diduga Dikerjakan Kepala Desa Lain
Proyek jalan menuju TPST Dadapan Solokuro Lamongan senilai Rp1,6 Miliar terancam gagal tepat waktu. DPRD Lamongan kaget, progres baru 10% hingga pekan kedua Desember. Muncul dugaan proyek dikerjakan oleh oknum Kepala Desa Jubel Kidul.
Rotasi Pejabat Tulungagung: Bupati Tegaskan "No Mahar", Isu Loyalitas Menguat
Bupati Tulungagung lantik 15 Pejabat PTP menjelang APBD 2026. Bupati tegas: Tidak ada jual beli jabatan. Namun, dugaan loyalitas jadi alasan pergeseran posisi mencuat.
Proyek BKKD Prigi Bojonegoro Diduga Rusak Aset Sekolah, Komisi C: Bisa Dipidana
Proyek BKKD di Desa Prigi, Bojonegoro, disorot usai Timlak menjebol pagar SDN 1 tanpa izin. Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro angkat bicara, tegaskan hal ini dapat berujung pidana.
Audit Inspektorat Blitar: Temuan Keuangan & Pengadaan Barang Jasa Desa
Inspektorat Kabupaten Blitar audit 220 desa. Ditemukan masalah pada tata kelola keuangan desa dan pengadaan barang/jasa. Upaya pencegahan korupsi ditingkatkan.
Sidak DPRD Lamongan Soroti Progres Lambat Proyek Jalan TPST Dadapan Rp 1,6 Miliar
Komisi C DPRD Lamongan sidak proyek jalan akses TPST Dadapan (Rp1,6 M). Progres baru 10% jelang batas akhir, dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu.
MADAS Klarifikasi Aksi Heboh Surabaya, Tegaskan Berbeda dari Ormas Pencatut Nama
DPD MADAS Jatim mendatangi AWS untuk klarifikasi terkait aksi unjuk rasa di Polda Jatim yang mencatut nama MADAS. Mereka tegaskan hanya satu MADAS yang terdaftar AHU dan ber-HaKI.
DPRD Lamongan Ancam Setop Proyek PT Zam-Zam Jika Tak Urus PBG 3 Bulan
DPRD Lamongan mendesak PT Zam-Zam segera lengkapi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam 3 bulan. Jika tidak dipenuhi, proyek perumahan akan dihentikan sementara.